Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun

Abstract

Pelaksanaan tugas dalam konteks pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan good governance secara utuh. Oleh sebab itu diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta prinsip-prinsip otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik). Adapun permasalahan yang terjadi adalah masyarakat diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani, kurang transparannya pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah, ketidakbebasan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat, kritikan ataupun saran, serta masalah diskriminasi pelayanan yang melihat suku, agama, jabatan, dan hubungan kekeluargaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan publik di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan prnsip-prinsip good governance pada pelayanan publik di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian bahwa Efektivitas Penerapan Prisip-Prinsip Good Governance pada Pelayanan Publik di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun sudah berjalan cukup efektiv dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik, namun informasi terbaru jarang didapat oleh masyarakat pedesaan, dan Pemerintahan Kecamatan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat, namun belum berjalan efisien karena masih banyak membuang-buang waktu, serta pertanggungjawaban yang diberikan Pemerintahan Kecamatan sudah berjalan cukup baik. Adapun saran yang diberikan yaitu Pemerintahan Kecamatan Tanah Jawa sebaiknya melakukan pengawasan rutin terhadap jalannya birokrasi, terkhusus dalam pelaksanaan pelayanan publik, sehingga birokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak melahirkan proses pelayanan yang ribet, berbelit-belit dan tidak efisien.