Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktik Tunasusila Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pandu Dinas Sosial Kota Medan

Abstract

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktik Tunasusila Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pandu Dinas Sosial Kota Medan, dibuat untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis serta tunasusila. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Bahwa salah satu upaya pemerintah Kota Medan mewujudkan tercapainya Kota Medan menjadi Kota Bestari, namun Pemerintah Kota Medan belum dapat menjalankan perda tersebut secara maksimal sehingga Kota Medan belum dapat menjadi Kota Bestari.Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui arah batasan penelitian, maka dari identifikasi masalah dapat dirumuskan masalahnya bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan dan pengemisan serta praktik tunasusila di Kota Medan.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implentasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktik Tunasusila Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas pandu Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan.Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang antara lain Kepala Dinas sekretaris,Kabid pelayanan sosial,staff Bidang rehabilitasi sosial dan staff pegawai Dinas Sosial Kota Medan.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dinas Sosial sudah sesuai dalam menjalankan kebijakan peraturan yang ada namun masih ada kendala dalam menjalankan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemisan serta praktik tunasusila dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tunasusila secara terpadu di Kota Medan, sehingga pemerintah Kota Medan beum dapat menjalankan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 secara maksimal