Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Di Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam

Abstract

Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan suatu institusi hukum keberadaannya mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakan hukum. Akan tetapi sayangnya institusi pemerintahan ini sering di beritakan di media massa tentang tindakan indisipliner yang di lakuan oleh anggota POLRI, misalnya banyaknya kasus anggota POLRI yang terlibat Tindak pidana, tindakan sewenang-wenang, penyalahan narkoba, penyalah gunaan senjata api, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurangnya disiplin anggota POLRI tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelanggaran disiplin terhadap anggota POLRI serta upaya penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap anggota POLRI dalam upaya penegakan hukum. Penelitian ini adalah penelitian empiris. Berdasarkan penelitian saat ini, diperoleh hasil bahwa masih ada aparatur penegak hukum dalam hal ini adalah Polisi Sektor (POLSEK) yang mencari keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan Negara, masih ada yang melanggar Hak Azasi Manusia (HAM), dan kurang mentaati peraturan perundang-undangan atau kode etik kepolisian. Dengan melihat dampak dari kondisi penegakan hukum disiplin anggota POLRI saat ini dengan wujud perilaku, sikap mental dan moral yang masih negatif tersebut adalah merupakan suatu hal yang mustahil dan merupakan bertolak belakang suatu keadaan yang kontra produktif bagi terwujudnya tujuan di Internal POLRI. Maka untuk tujuan Internal POLRI yaitu salah satunya adalah konsistensi atau tindakan tegas terhadap anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin termasuk anggota polisi yang menyalah gunakan wewenang