Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sd Negeri 023898 Binjai Timur

Abstract

Standar Nasional Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 penyelenggaraan pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan serta mencakup sikap, moral dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program Standar Nasional Pendidikan. Program Standar Nasional Pendidikan memiliki tujuan utama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan Pendidikan Nasional yang bermutu. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Negeri 023898 Binjai Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Negeri 023898 Binjai Timur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif untuk mengulas lebih dalam kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di SD Negeri 023898 Binjai Timur. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tersebut sudah dijalankan. Namun, pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal dikarena kurangnya kualitas kinerja guru-guru baru, kapasitas kelas yang melebihi dan keterlambatan sarana dan fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah belum sesuai harapan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan