Implementasi peraturanmenteridesa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa dalam rangka Meningkatkan efektivitas pemerintahan Desa di Desa rahuningi kab Asahan Skripsi

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan daerah merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Menurut data yang ada di Kementerian Dalam Negeri jumlah desa hingga tahun 2015 mencapai 74.093 desa. Ini berarti negara Indonesia memiliki banyak pemerintahan desa. Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mecapai tujuan nasional, namun pada kenyataannya pembangunan masih belum merata. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pemerintah membuat suatu konsep yang bertujuan membangun desa dari pinggiran dengan membuat kebijakan tentang pendampingan desa. Berkenaan dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa dan mengetahui Pendampingan Desa dapat meningkatkan efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I Kabupaten Asahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan model implmentasi Edward III dan indikator efektivitas Pemerintahan Desa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dalam rangka meningkatkan efektivitas Pemerintahan Desa di Desa Rahuning I Kab. Asahan telah berjalan, namun masih kurang maksimalnya komunikasi yang dilakukan, sumber daya manusia yang kurang memadai serta kurang memahami tugas dan fungsinya, Pendampingan Desa tidak hanya satu desa dan adanya sistem kontrak. Selain itu pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa sudah baik dan optimal, kebijakan atau program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang diberikan. Diharapkan Pemerintah melalui Kementerian Desa lebih intensif melakukan koordinasi atau komunikasi dengan Pemerintah Desa dan Pendamping Desa serta memberikan pelatihan dan perpanjangan kontrak kepada Pendamping Desa sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kerja sama dengan Pemerintah Desa, yang paling penting melakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut sehingga Pendampingan Desa semakin dapat meningkatkan efektifitas Pemerintahan Desa.