ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN SATWA LIAR DALAM KONTEKS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi Putusan Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb)

Abstract

Perlindungan satwa liar merupakan aspek penting dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, mengingat maraknya praktik penyelundupan yang mengancam keberlangsungan spesies dilindungi. Salah satu kasus yang relevan adalah penyelundupan sisik trenggiling melalui KM. Fajar 99 yang kemudian diputus dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb. menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut, khususnya terhadap nakhoda kapal, yang ditunjuk menggantikan kapten utama, serta mengkaji peran Bea Cukai, perusahaan pelayaran, dan eksportir dalam konteks penegakan hukum perlindungan satwa liar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen putusan pengadilan, dan peraturan terkait konservasi sumber daya alam maupun hukum kepabeanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dari terdakwa tidak terpenuhi, karena Syamsir hanya melaksanakan fungsi navigasi dan keselamatan pelayaran berdasarkan dokumen resmi yang diserahkan kepadanya. Tanggung jawab pemuatan barang sepenuhnya berada pada eksportir dan perusahaan pelayaran (PT. Melda Jaya), sedangkan Mualim I bertugas memeriksa dan mencocokkan dokumen manifest dengan barang muatan. Di sisi lain, Bea Cukai tidak melaksanakan kewajiban pemeriksaan fisik (boatzoeking) sebagaimana mestinya, sehingga celah hukum dimanfaatkan oleh eksportir untuk menyelundupkan satwa dilindungi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fokus penegakan hukum tidak semestinya diarahkan pada nakhoda semata, tetapi juga pada korporasi, eksportir, serta aparat pengawas yang lalai. putusan ini menegaskan pentingnya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, penguatan mekanisme pengawasan Bea Cukai, serta koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum penyelundupan satwa liar. Upaya perlindungan satwa dilindungi tidak cukup hanya dengan menjerat individu di lapangan, tetapi harus menyasar aktor intelektual, pemilik barang, dan perusahaan pelayaran yang menjadi bagian dari rantai penyelundupan.