TINJAUAN HUKUM KESIAPAN PENERAPAN TERHADAP REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik menuju sistem elektronik, termasuk dalam bidang pertanahan melalui penerapan sertipikat tanah elektronik. Digitalisasi pendaftaran tanah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Namun, perubahan dari sistem konvensional ke sistem elektronik membawa konsekuensi hukum baru, khususnya terkait pengelolaan dan perlindungan data pribadi pemegang hak atas tanah. Di tengah meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, penerapan sertipikat tanah elektronik menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan dan keabsahan data pertanahan. Kondisi ini memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum perlindungan data pribadi dalam penerbitan sertipikat tanah elektronik, apa kendala dalam penerapannya di Kota Medan, serta bagaimana tanggung jawab hukum dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi permasalahan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data utama diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sistem elektronik, dan pendaftaran tanah elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian antara pengaturan hukum dan penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perlindungan data pribadi dalam penerbitan sertipikat tanah elektronik secara normatif telah tersedia dan relatif lengkap, namun penerapannya di Kota Medan belum berjalan secara optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pertanahan elektronik. Tanggung jawab hukum atas perlindungan data pribadi secara yuridis berada pada lembaga penyelenggara sistem elektronik, khususnya Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan dukungan peran PPAT. Meskipun mekanisme penanganan dan sanksi telah diatur, pelaksanaannya belum sistematis dan transparan, sehingga perlindungan hukum terhadap data pribadi pemegang sertipikat tanah elektronik belum sepenuhnya efektif.