PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Abstract

mum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, Kejaksaan sebagai lembaga penuntut dihadapkan pada dua asas yang fundamental, yaitu asas legalitas (kewajiban menuntut setiap perkara) dan asas oportunitas (kewenangan untuk tidak menuntut perkara demi kepentingan umum). Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis landasan hukum dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan asas oportunitas, dan (2) mengkaji implementasi serta implikasi yuridis dari penerapan asas tersebut terhadap proses peradilan pidana dan pencapaian keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang- Undang Kejaksaan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas oportunitas dalam bentuk murni, yaitu kewenangan deponering (mengesampingkan perkara demi kepentingan umum), merupakan kewenangan eksklusif Jaksa Agung RI. Namun, dalam perkembangannya, nilai-nilai dan semangat asas oportunitas juga terimplementasi dalam kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang lebih teknis, terutama melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice). Kebijakan ini, yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan, memungkinkan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan dengan pertimbangan tertentu, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban, yang pada hakikatnya juga merupakan manifestasi dari diskresi demi kepentingan yang lebih luas.