KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI YANG BERSTATUS TERDAKWA PADA BERKAS YANG BERBEDA DALAM PERKARA YANG SAMA

Abstract

Penelitian ini menelaah kedudukan hukum keterangan saksi yang juga terdakwa pada berkas berbeda, yang dikenal sebagai saksi mahkota. Praktik ini kerap membantu pengungkapan tindak pidana dengan banyak pelaku, namun menimbulkan tantangan terkait perlindungan hak terdakwa dan prinsip fair trial. Dengan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi untuk memahami legitimasi dan batasan penggunaan keterangan saksi mahkota. Hasil penelitian diharapkan memberikan panduan bagi hakim dan aparat penegak hukum agar pembuktian tetap efektif, adil, dan menjamin kepastian hukum. Penggunaan saksi yang berstatus terdakwa yang menjadi saksi dalam berkas lain atau yang dikenal dengan istilah saksi mahkota dulunya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981, namun sekarang ini sudah diakui dalam KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 sebagai alat bukti sah, namun harus didukung bukti lain karena potensi konflik kepentingan dan risiko memberatkan diri sendiri; prosedurnya melibatkan pemisahan berkas, sumpah, pemeriksaan, dan uji silang, sehingga keterangan ini membantu mengungkap peran terdakwa lain sambil tetap menjamin prinsip peradilan yang adil.