PENERAPAN UNSUR RECIDIVE SEBAGAI ALASAN PEMBERAT HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN NO.339/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL)

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan berpotensi merusak generasi bangsa. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik peradilan adalah pengulangan tindak pidana (recidive) oleh pelaku, termasuk oleh pengguna narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi dalam unsur recidive terhadap pengguna narkotika, penerapan unsur recidive sebagai alasan pemberat hukuman menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. penerapannya dalam Putusan Nomor Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana dapat dijadikan dasar pemberatan pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan mengenai pemberatan pidana terhadap residivis diatur dalam Pasal 144 yang memungkinkan penambahan pidana hingga sepertiga dari ancaman pidana maksimum apabila pelaku kembali melakukan tindak pidana narkotika dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Status terdakwa yang pernah terlibat dalam perkara narkotika menjadi salah satu pertimbangan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana. Dengan demikian, penerapan unsur recidive dalam tindak pidana narkotika berfungsi sebagai dasar pemberatan pidana sekaligus sebagai upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.