AKIBAT HUKUM HAMBATAN AKSES BANTUAN KEMANUSIAAN OLEH INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)

Abstract

Hambatan akses bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata sering terjadi dan berdampak langsung terhadap keselamatan penduduk sipil. International Committee of the Red Cross (ICRC) sebagai organisasi kemanusiaan yang bersifat netral memiliki mandat untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban konflik bersenjata, namun dalam praktiknya sering menghadapi pembatasan oleh pihak yang berkonflik. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur terkait, yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil riset dan pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian akses bantuan kemanusiaan merupakan kewajiban hukum para pihak yang berkonflik berdasarkan prinsip kemanusiaan, netralitas, dan perlindungan penduduk sipil. Oleh karena itu, tindakan menghambat akses bantuan kemanusiaan menimbulkan tanggung jawab hukum internasional dan dalam kondisi tertentu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius Hukum Humaniter Internasional.