EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DI POLRESTABES MEDAN

Abstract

Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Medan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan di luar jalur peradilan formal dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan konvensional. Dalam pelaksanaannya di Polrestabes Medan, diversi dilaksanakan melalui tahapan musyawarah yang melibatkan penyidik, pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan pihak terkait lainnya. Penelitian ini menemukan beberapa Faktor pendukung utama pelaksanaan diversi di Polrestabes Medan antara lain adanya kesadaran hukum dari para pihak yang terlibat, dukungan keluarga dalam proses perdamaian, serta peran aktif aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses mediasi penal. Selain itu, keberadaan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial juga menjadi komponen penting dalam menjamin terlaksananya diversi secara lebih humanis dan komprehensif. Namun, penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan yang menghambat efektivitas diversi, di antaranya adalah keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat diversi, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, keterbatasan jumlah petugas pendamping anak, serta adanya tindak pidana tertentu dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun yang secara hukum tidak dapat dilakukan diversi. Beberapa kasus juga menghadapi kendala akibat ketidaksepakatan korban atau keluarganya untuk berdamai dengan pelaku, sehingga proses diversi tidak dapat dilanjutkan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi mengenai diversi kepada masyarakat, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penguatan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam mendukung proses diversi. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan diversi di Polrestabes Medan dapat berjalan lebih optimal dan mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.