AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN AKTA OTENTIK KELAHIRAN ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 31/PID.B/2021/PN.OLM)

Abstract

Latar belakang penelitian ini berpijak pada maraknya fenomena pemalsuan dokumen kependudukan yang merusak kepastian status hukum anak dan menghilangkan hak-hak perdata orang tua kandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum, pertanggungjawaban pidana, serta dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta kelahiran otentik dalam lingkup keluarga, dengan studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan sifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal), serta data kewahyuan (Al-Qur'an dan Hadist). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pemalsuan akta kelahiran adalah cacatnya keabsahan dokumen kependudukan dan hilangnya pengakuan hukum hubungan perdata orang tua kandung terhadap anaknya. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Olm, terdakwa dinyatakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berupa kurungan penjara karena memenuhi unsur kesengajaan dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf. Pertimbangan hakim menitikberatkan pada pelanggaran Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, di mana terdakwa terbukti secara sadar memberikan keterangan palsu kepada instansi pelaksana demi kepentingan sepihak, meskipun dengan dalih niat baik untuk pendidikan cucunya.