PERANAN INSPEKTORAT DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Abstract

Skripsi ini berjudul Peranan Inspektorat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Otonomi Daerah di Kabupaten Mandailing Natal, Dilatarbelakangi oleh pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di Kabupaten Mandailing Natal menjadi krusial sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan penyelenggaraan urusan pemerintah berjalan sesuai koridor hukum sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mengatur bahwa inspektorat daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.Peraturan pemerintah (PP) noomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi. Dan pemantauan. Namun penulis menilai peranan inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan otonomi daerah belum optimal. Penulis mengangkat permasalahan tentang peranan inpektorat dalam pelaksanaan pengawasan otonomi daerah. Tujuan penulis mengangkat permasalahan ini untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan peranan inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan otonomi daerah di wilayah tersebut. penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-Undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang undangan dan pendekatan Kasus. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan permasalahan yang dialami Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan otonomi daerah di Kabupaten Mandailing Natal yang menyebabkan belum optimalnya peran Inspektorat yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga auditor (fungsional) yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah satuan kerja yang diawasi.kemudian inspektorat juga kerap mendapat hambatan eksternal yang dipengaruhi oleh kedudukan hukum dan kewenangan yang tidak terlepas dari bingkai politik praktis dan interpensi politik yang cukup tinggi terhadap inspektorat daerah, oleh karena itu perlu adanya rekontruksi ulang tata kelola tingkatan lembaga yang mengharuskan inspektorat lepas dari hierarki Kepala Daerah, melainkan kepada lembaga yang lebih tinggi tingkatanya seperti Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri (kemendagri).