IMPLIKASI PERUBAHAN DATA PRIBADI TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Abstract

Transgender adalah istilah yang dilekatkan dan mengarah kepada suatu kelompok komunitas tertentu yang memiliki orientasi seksual menyimpang dan memiliki ambigiutas atas suatu perasaan pada status diri mereka yang dirasakannya apakah dirinya adalah seorang Wanita dan/atau seorang Pria. Hal yang terjadi pada diri seorang transgender ini memang tampak sejak dini diusia muda dimana pada kebiasaan-kebiasaan tertentu mereka memang merasakan sesuatu terjadi ketidakwajaran terkait dengan aktivitas seksual yang mereka miliki. Dimana seorang lelaki merasa dirinya sebagai seorang Wanita, dan begitu sebaliknya seorang Wanita merasakan kebiasaan pada diri pribadinya adalah layaknya seorang lelaki tulen. Dampak tersebut pada akhirnya diputuskanlah untuk melakukan operasi perubahan jenis kelamin ini, untuk mendapatkan kepribadian yang seutuhnya, yaitu untuk menjadi sebenarnya seorang Wanita dan/atau Pria pada status diri mereka selanjutnya. Perubahan bentuk fisik dan status inilah yang pada akhirnya memiliki implikasi hukum yang berlanjut pada perubahan identitas pada data pribadi yang harus diubah dari status semula menjadi status baru pasca operasi kelamin tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait peraturan yang mengatur mengenai transgender di Indonesia, mekanisme perubahan data pribadi pada pelaku transgender, dan akibat hukum perubahan data pribadi pada pelaku transgender di Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati bahwa pelaksanaan dan penerapan hukum dalam penanganan terhadap perubahan data pribadi transgender ini memiliki aturan hukum terkait mekanisme pada permohonan perubahan identitasnya pada data kependudukan yang mereka miliki. Dengan melakukan permohonan melalui pengadilan negeri atas perubahan status pada data dirinya pasca operasi kelamin, yang selanjutnya akan di proses perubahan data pribadi pelaku transgender ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Implikasi hukum yang terjadi pasca perubahan data pribadi pelaku trangender ini akan berpengaruh terhadap pelayanan publik selanjutnya atas diri mereka secara administrative dengan pengesahan dan kebasahan diri mereka atas perubahan data identitas pribadi terbaru yang mereka miliki saat ini.