SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia karena menimbulkan dampak yang besar terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pemberatan sanksi pidana melalui penerapan tindakan kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi kebiri kimia dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji kendala dalam penerapannya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi kebiri kimia dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam kondisi tertentu, seperti pelaku residivis atau perbuatan yang menimbulkan dampak serius terhadap korban. Penerapan kebiri kimia dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk menekan dorongan seksual pelaku serta memberikan efek jera guna mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebiri kimia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain perdebatan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, penolakan dari tenaga medis yang berpegang pada sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, serta persoalan teknis dalam pelaksanaan eksekusi.