KEDUDUKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR I TAHUN 2025 DALAM PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, dasar hukum, serta kecenderungan penggunaan Instruksi Presiden (Inpres) dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait potensi perluasan kekuasaan eksekutif di luar batas kewenangan konstitusional. Inpres pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan administratif (beleidsregel) yang bersifat internal dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Namun, dalam praktiknya, Inpres sering menimbulkan efek normatif eksternal yang menyerupai quasi-regulation. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori hukum, khususnya teori hierarki norma Hans Kelsen. Analisis difokuskan pada dinamika penggunaan Inpres, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan kebijakan efisiensi anggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Inpres cenderung melampaui fungsi administratifnya dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, pelebaran kewenangan eksekutif, serta keterbatasan mekanisme pengawasan legislatif dan yudisial. Dalam konteks kebijakan fiskal, efisiensi anggaran melalui Inpres dapat mendorong disiplin fiskal dan optimalisasi belanja negara. Namun, tanpa iv pembatasan normatif yang jelas, kebijakan tersebut berisiko bertentangan dengan prinsip asas legalitas dan perlindungan hak konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi dan penegasan batas kewenangan Inpres dalam sistem hukum nasional guna menjamin kepastian hukum dan prinsip negara hukum.