FORMULASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena permasalahan mengenai formulasi presidential threshold dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik di Indonesia. Presidential threshold menjadi isu yang hangat diperbincangkan, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU XXII/2024 yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaturan presidential threshold mempengaruhi proses pencalonan calon presiden dan wakil presiden, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan hak konstitusional partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial serta mendorong terbentuknya koalisi partai politik yang stabil. Namun demikian, dalam praktiknya ketentuan tersebut juga menimbulkan kritik karena dianggap membatasi partisipasi politik partai politik tertentu dan mempersempit alternatif pilihan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa formulasi presidential threshold merupakan kebijakan hukum yang bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial. Meskipun demikian, pengaturan tersebut perlu terus dievaluasi agar tetap selaras dengan prinsip demokrasi, keterbukaan politik, dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.