MEKANISME PENGAWASAN SEHARI-HARI YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PENGAWAS ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG MENJALANKAN PROFESI (STUDI KASUS DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA MEDAN)

Abstract

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Advokat punya kebebasan, mandiri, jujur dan keterbukaan yang dilindungi oleh UU dan Kode Etik Pekerjaan advokat secara tidak langsung harus didukung dengan etika dan moral sebagai dasar yang relevan untuk pelaksaan profesinya. Dalam melakukan tugas sebagai advokat masih terjadi adanya pelanggaran pelanggaran etik yang dilakukan, kesalahan kewenangan advokat terjadi ketika seorang pengacara menyalahgunakan profesinya untuk mengejar kepentingan di luar batas tugasnya sebagai penegak hukum dengan mengabaikan UU No 18 tahun 2003 tentang advokat Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif (yuridis empiris) adalah penelitian yang didasarkan pada fakta, data, atau pengalaman nyata yang diperoleh langsung dari lapangan. termasuk juga bagaimana norma tersebut berfungsi di dalam kehidupan masyarakat, berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Data penelitian terdiri dari sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan narasumber di Kota Medan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mempertimbangkan hubungan teori, konsep, dan realitas. Adapun Hasil penelitian ini terkait dengan, Kualifikasi Anggota Komisi Pengawas, mekanisme Pangawasan Sehari-Hari dan hambatan dalam Pengawasan Advokat, Anggota komisi pengawas organisasi advokat di PERADI Kota Medan umumnya berasal dari advokat senior dengan pengalaman panjang, memiliki integritas moral, rekam jejak bersih dari pelanggaran etik, serta memahami kode etik advokat serta Pengawasan sehari-hari di PERADI Kota Medan dilaksanakan melalui kombinasi mekanisme pasif dan aktif dan Hambatan utama yang dihadapi Komisi Pengawas adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, intervensi eksternal yang mengganggu independensi pengawas.