KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2642 K/PID/2006 TENTANG PENGUASAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Jaksa Agung dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 tentang penguasaan kawasan hutan secara tidak sah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kendala yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan tersebut serta dampaknya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa Agung dalam pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan atributif yang memiliki dasar hukum kuat, khususnya dalam Pasal 270 KUHAP yang menempatkan jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktik pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 masih ditemukan berbagai kendala, baik struktural, administratif, maupun koordinatif, khususnya dalam eksekusi objek kawasan hutan, yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan. Kondisi ini berdampak pada terganggunya prinsip kepastian hukum dan supremasi hukum, sehingga diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif guna memastikan pelaksanaan putusan berjalan optimal sesuai prinsip negara hukum.