Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30899
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHARMAYNI, HERMAN-
dc.date.accessioned2026-05-13T01:02:48Z-
dc.date.available2026-05-13T01:02:48Z-
dc.date.issued2026-04-16-
dc.identifier.issnissn-
dc.identifier.urihttp://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30899-
dc.description.abstractPemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah elemen penting dari reformasi birokrasi dalam upaya mencapai pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi hukum penggunaan SPBE dalam pelaksanaan administrasi negara di Indonesia, mengevaluasi masalah hukum yang muncul dalam penerapannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, serta merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendukung keberhasilan implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui literatur serta wawancara dengan pejabat di Disdukcapil Kota Medan. Analisis dilakukan menggunakan tiga teori hukum, yaitu teori kepastian hukum, teori pemanfaatan hukum, dan teori kewenangan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari segi normatif, penggunaan SPBE memiliki landasan hukum yang kokoh yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai SPBE dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait Administrasi Kependudukan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya infrastruktur teknologi informasi, rendahnya kemampuan literasi digital di beberapa kalangan masyarakat, serta antrean yang panjang dalam layanan langsung meskipun layanan daring telah disediakan. Berdasarkan analisis menggunakan teori kewenangan hukum, penerapan SPBE di Disdukcapil Kota Medan terbukti efektif secara normatif dan struktural, meskipun secara sosiologis masih perlu perbaikan. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan sosialisasi mengenai literasi digital bagi masyarakat, penguatan kebijakan internal, serta komitmen dari pihak pimpinan yang konsisten untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan berbasis elektronik secara optimal dan berkelanjutan.en_US
dc.subjectSPBEen_US
dc.subjectAdministrasi Negaraen_US
dc.subjectKepastian Hukumen_US
dc.subjectEfektivitas Hukumen_US
dc.subjectDisdukcapil Kota Medanen_US
dc.titleASPEK HUKUM PEMANFAATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARAen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Masters in Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tesis revisi fiks.pdf966.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.