ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PROSES KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN WNI YANG TERLIBAT DALAM DINAS MILITER ASING TANPA IZIN PRESIDEN (STUDI KASUS SATRIA ARTA KUMBARA

Abstract

Kewarganegaraan merupakan hak dasar setiap individu yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun demikian, status kewarganegaraan dapat hilang apabila warga negara melakukan perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan kehilangan kewarganegaraan adalah apabila Warga Negara Indonesia (WNI) masuk dalam dinas militer asing tanpa izin Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kehilangan kewarganegaraan WNI yang terlibat dalam dinas militer asing tanpa izin, dampak kehilangan kewarganegaraan terhadap pemenuhan hak- hak dasar individu serta keluarganya, serta penerapan ketentuan hukum militer dalam proses kehilangan kewarganegaraan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yaitu kasus Satria Arta Kumbara, mantan anggota TNI Angkatan Laut yang bergabung dengan militer Rusia. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kehilangan kewarganegaraan terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang, namun dalam praktik masih ditemukan kendala administratif, terutama terkait koordinasi antarinstansi dan kepastian prosedur pencatatan kehilangan kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme hukum administrasi negara agar proses kehilangan kewarganegaraan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.