PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN STATUS KEWARGANEGARAAN PENGUNGSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Abstract

Krisis pengungsian global menempatkan pengungsi dalam situasi rentan, mana kondisi limbo berkepanjangan mendorong sebagian pengungsi menggunakan dokumen kewarganegaraan tidak sah sebagai strategi bertahan hidup. Di Indonesia, pengungsi berstatus UNHCR yang memalsukan dokumen kewarganegaraan dihadapkan pada penerapan hukum pidana yang tidak membedakan mereka dari pelaku pemalsuan bermotif kriminal murni, akibat ketiadaan klausul perlindungan khusus setingkat undang-undang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengungsi pelaku pemalsuan dokumen status kewarganegaraan, mengkaji sinkronisasi regulasi nasional dan internasional, serta merumuskan kerangka penanganan yang berkeadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi empat pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan sinkronisasi (synchronization approach). Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa status pengungsi tidak mengeliminasi yurisdiksi pidana negara, namun penilaian mens rea wajib mempertimbangkan kondisi limbo struktural sebagai elemen substantif. Penelitian ini juga mengidentifikasi dua tipologi motif pemalsuan yang berbeda secara yuridis, yaitu pemalsuan sebagai strategi bertahan hidup dan pemalsuan sebagai instrumen kejahatan, yang menentukan derajat kesalahan dan proporsionalitas pemidanaan. Hambatan utama adalah lemahnya kedudukan hierarkis Perpres No. 125 Tahun 2016 di bawah UU Keimigrasian yang mengancam prinsip non-refoulement berdasarkan CAT dan ICCPR. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU Keimigrasian, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung sebagai panduan teknis bagi hakim, serta penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan UNHCR Indonesia.