PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PASIEN

Abstract

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum, etika profesi, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia, karena terjadi dalam relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban dalam situasi pelayanan kesehatan yang menempatkan pasien pada posisi rentan secara fisik, psikologis, dan sosial, sehingga perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas profesi medis dan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penegakan hukum terhadap tenaga medis yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, serta didukung oleh pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) guna mengkaji sinkronisasi aturan hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tenaga medis pelaku pelecehan seksual telah memiliki dasar hukum yang cukup melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain kesulitan dalam pembuktian, adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta belum optimalnya perlindungan hukum terhadap korban, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarpenegak hukum, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap profesi medis guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pelayanan kesehatan.