KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA KAFE YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI KOTA MEDAN

Abstract

Kebisingan sebagai bentuk polusi suara merupakan fenomena umum di kawasan perkotaan padat penduduk, khususnya akibat aktivitas usaha seperti kafe yang menimbulkan keluhan masyarakat sekitar. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum secara jelas mengatur pengendalian gangguan perlindungan masyarakat, termasuk gangguan dari kegiatan komersial, dengan ketentuan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, mengandalkan studi pustaka untuk menganalisis data sekunder dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum Islam termasuk Al-Qur'an dan Hadist. Sumber data meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui metode offline dan online. Analisis data bersifat kualitatif, dengan pemaparan informasi yang komprehensif, terstruktur, tepat, dan jelas guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Perkembangan pesat usaha kafe di Kota Medan mendorong perekonomian dan interaksi sosial, tetapi sering menimbulkan gangguan umum seperti gangguan, keramaian, pelanggaran jam operasional, masalah lalu lintas, limbah, dan kriminalitas, yang memerlukan pengawasan ketat pemerintah daerah. Penerapan sanksi pidana (Pasal 503 KUHP lama dan Pasal 265 UU No. 1/2023 KUHP baru) serta administratif seperti pencabutan izin menjadi instrumen perlindungan ketenteraman masyarakat, dilengkapi upaya preventif (pengawasan perizinan, sosialisasi, pelatihan) dan represif (penegakan hukum) untuk menciptakan keseimbangan antara kegiatan usaha dan kenyamanan warga.