ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PERUSAHAAN ANTARA BADAN USAHA TAPAKI COFFEE DENGAN KONTRAKTOR

Abstract

Perkembangan UMKM di sektor Food and Beverage seperti Tapaki Coffee menuntut profesionalisme dalam pembangunan infrastruktur fisik. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi sengketa antara pemilik usaha dengan kontraktor. Kasus posisi menunjukkan bahwa kontraktor yang bekerja sama dengan Tapaki Coffee melakukan tindakan wanprestasi berupa keterlambatan penyelesaian proyek dan ketidaksesuaian spesifikasi struktur bangunan (pondasi dan drainase) yang telah diperjanjikan dalam kontrak dan addendum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (statute approach) dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Data bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilengkapi dengan hasil wawancara sebagai data pendukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Ketentuan perjanjian kerjasama dalam hukum positif wajib memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPerdata dan asas Pacta Sunt Servanda. (2) Bentuk wanprestasi yang dilakukan kontraktor terhadap Tapaki meliputi pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai spesifikasi dan keterlambatan waktu penyelesaian. (3) Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi jalur non-litigasi (negosiasi/addendum) dan litigasi (gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 1243 KUHPerdata). Meskipun telah dilakukan mediasi dan addendum, kontraktor tetap gagal memenuhi kewajibannya, sehingga jalur litigasi menjadi solusi akhir untuk pemulihan hak materiil dan non-materiil.