PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS PENGGUNAAN DOKUMEN PALSU DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 20/PID.SUS/2023/PT YKK)

Abstract

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana modern yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Salah satu bentuk tindak pidana perpajakan yang melibatkan korporasi adalah penggunaan dokumen palsu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Yang disingkat (SPT) pajak, yang berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara serta mengganggu sistem administrasi perpajakan. Dalam praktik penegakan hukum, masih terdapat permasalahan terkait penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab dan bentuk sanksi pidana yang tepat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), dengan fokus pada analisis Putusan Nomor 20/PID.SUS/2023/PT YYK. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan hukum pidana, khususnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan dapat diterapkan apabila perbuatan dilakukan oleh pengurus untuk kepentingan korporasi. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/Pid.Sus/2023/PT YYK, hakim menerapkan prinsip pertanggungjawaban korporasi dengan mengaitkan tindakan direktur sebagai kehendak korporasi. Perbuatan menyampaikan SPT yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 16 Tahun 2009 terbukti menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekitar Rp46,7 miliar. Namun, putusan tersebut masih menunjukkan kelemahan dalam pertimbangan hukum, khususnya pada tingkat banding yang kurang mendalam, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dasar pertanggungjawaban korporasi dan berpotensi melemahkan kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana perpajakan..