PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Polrestabes Medan)

Abstract

Perdagangan satwa liar ilegal ialah salah satu tantangan konservasi yang paling mendesak di era modern saat ini, tidak hanya karena kehilangan keanekaragaman hayati tetapi juga karena dampak sosial, ekologis, dan ekonomi yang luas. Industri yang diperkirakan bernilai miliaran, termasuk salah satu kegiatan ilegal terbesar di dunia. Pedagang ilegal menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Tokopedia, Kaskus, dan YouTube untuk menjual barang-barang tersebut secara online. Meskipun sejumlah platform marketplace telah mengeluarkan peraturan yang melarang perdagangan hewan dilindungi sebagai tindak pidana, para pelaku tetap memposting barang untuk dijual dengan mengedit konten agar tidak terdeteksi oleh platform marketplace, Sebagian besar hewan ini berperan sangat penting dalam keseimbangan ekosistem, sehingga diperlukan upaya segera untuk melindungi mereka. Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif-empiris yaitu mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang undang) secara factual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di Polrestabes Medan. pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Bentuk Penegakan hukum satwa liar yang dilindungi di Polrestabes Medan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penegakan hukum dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan terhadap pelaku tindak pidana satwa liar dilindungi. Hambatan yang dihadapi oleh pihak Polrestabes pada dasarnya terletak pada faktor masyarakat. Permasalahan utamanya adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang melarang kepemilikan dan perdagangan satwa yang dilindungi. terdapat pula pihak memperjualbelikan satwa dilindungi demi memperoleh keuntungan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dengan upaya preventif berupa pemberian imbauan kepada masyarakat, antara lain melalui media sosial, guna meningkatkan kesadaran hukum terkait larangan perdagangan satwa dilindungi. Selain itu, aparat menjalin koordinasi dan kerja sama yang intensif dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) guna memastikan tidak terjadi miskomunikasi dalam proses penanganan perkara.