PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Abstract

Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan memberikan kepastian hukum. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Pengaturan mengenai mekanisme ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait LAPS sektor jasa keuangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji pengaturan, proses penyelesaian, serta problematika kepastian hukum dalam putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan arbitrase melalui LAPS sektor jasa keuangan telah memberikan kerangka prosedural yang jelas, mulai dari pengajuan permohonan hingga pelaksanaan putusan. Namun demikian, ketidakpastian hukum masih muncul dalam praktik, terutama terkait pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase dan potensi pembatalan melalui pengadilan, yang dapat mengurangi efektivitas sifat final dan mengikat dari putusan tersebut.