KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETURUNAN INDONESIA TANPA STATUS KEWARGANEGARAAN DI WILAYAH FILIPINA

Abstract

Definisi orang tanpa kewarganegaraan (stateless person) menurut Konvensi Tahun 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan adalah seseorang yang tidak diakui sebagai warga Negara oleh Negara manapun secara hukum. Stateless Person juga diartikan sebagai seseorang yang kedudukannya dianggap tidak ada oleh suatu Negara sehingga tidak dapat memperoleh hak atas kewarganegaraan. Kontribusi nyata pemerintah Indonesia melalui KJRI Davao City dalam memberikan perlindungan kepada keturunan Indonesia tanpa status kewarganegaraan menunjukkan bahwa negara tetap hadir untuk menolong warga negaranya, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Tahun 1954 Tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi Tahun 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara menyeluruh kebijakan pemerintah Indonesia terhadap keturunan Indonesia tanpa kewarganegaraan di Filipina. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan konvensi internasional, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen resmi, termasuk kebijakan yang dijalankan oleh perwakilan Indonesia di Filipina dan kerja sama dengan lembaga internasional terkait. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City bekerja sama dengan UNHCR telah melaksanakan program pendataan untuk pemulihan status kewarganegaraan bagi keturunan Indonesia di Mindanao. Mekanisme yang ditempuh meliputi pendaftaran, verifikasi data, hingga penerbitan dokumen kewarganegaraan melalui kebijakan diskresi karena adanya keterbatasan aturan dalam undang-undang. Upaya ini menunjukkan komitmen negara dalam mencegah dan mengurangi status tanpa kewarganegaraan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yuridis, administratif, sosial dan ekonomi serta koordinasi antarnegara yang perlu terus diperbaiki.