KEABSAHAN AKTA HIBAH TANAH TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (Analisis Putusan Nomor:470/Pdt/2020/PT SMG)

Abstract

Akta hibah pada prinsipnya merupakan akta autentik yang berkekuatan pembuktiannya sempurna, sepanjang akta tersebut memenuhi syarat yang dibuat dalam bentuk akta autentik oleh pejabat yang berwenang. Salah satu syarat esensial keabsahan akta autentik adalah kehadiran para pihak di hadapan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun dalam praktik, masih ditemukan pembuatan akta hibah tanpa sepengetahuan pemberi dan/atau penerima hibah, yang berpotensi menimbulkan cacat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai akta hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik sertifikat hak milik atas tanah, menganalisis akibat hukum terhadap sertifikat hak milik yang telah dialihkan berdasarkan akta hibah tersebut, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 470/Pdt/2020/PT SMG terkait keabsahan akta hibah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tesier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran para pihak merupakan syarat formil dan materil yang wajib dipenuhi dalam pembuatan akta hibah. Akta hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan para pihak dinyatakan cacat hukum dan berpotensi batal, sehingga berdampak pada batalnya peralihan hak atas tanah dan sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan akta tersebut. Pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.