ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERDAHAP EKSPRESI SENI YANG MENGARAH KEPADA PORNOGRAFI

Abstract

Ekspresi seni yang mengarah pada pornografi menjadi isu krusial di era digital, di mana kebebasan berekspresi sering bertabrakan dengan norma kesusilaan masyarakat Indonesia yang berbasis Pancasila dan nilai agama. Latar belakang masalah ini mencakup maraknya konten seni visual, audiovisual, dan naratif yang mengeksploitasi seksualitas melalui media sosial, memicu kerusakan moral, eksploitasi perempuan, serta konflik antara UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan hak konstitusional berekspresi (Pasal 28E UUD 1945). Rumusan masalah meliputi: (a) pengaturan unsur-unsur ekspresi seni pornografis dalam hukum pidana, (b) pengaturan serupa dalam hukum pidana Islam, dan (c) kebijakan komparatif keduanya terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan statute approach terhadap undang-undang terkait dan case approach pada kasus yudisial. Sumber data primer berasal dari UUD 1945, UU Pornografi, KUHP, serta Al-Quran dan hadis; data sekunder dari literatur hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan offline dan online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengklasifikasikan ekspresi seni pornografis sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur muatan melanggar kesusilaan, akses publik, dan dampak moral (Pasal 4, 27, 29 UU Pornografi; Pasal 281-282 KUHP), dengan sanksi pidana 6 bulan-12 tahun penjara dan denda hingga Rp6 miliar. Hukum pidana Islam mengategorikannya sebagai jarimah tazir (bukan hudud/qisas), diserahkan pada ijtihad hakim untuk sanksi proporsional seperti cambuk atau penjara, berbasis QS. An-Nur:30-31, prinsip sadd al-dzari'ah, dan maqasid syariah (hifz al-ird, hifz al-akhlaq). Komparasi mengungkap hukum nasional rigid-legalistik versus Islam elastis kontekstual; rekomendasi mencakup revisi UU Pornografi integrasi tazir untuk pengecualian seni estetis, pedoman penilaian hakim, serta harmonisasi dengan fatwa MUI.