ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DI SUMATERA UTARA

Abstract

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan wujud pengakuan terhadap keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menganalisis perkembangan regulasi dari UU No. 22 Tahun 1999 hingga UU No. 23 Tahun 2014, efektivitas pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan dampak kebijakan terhadap pembangunan daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Sehingga dapat memberikan gambaran dan pemahaman dari penelitian terkait dengan dampak dan efektivitas kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Sumatera Utara Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah di Sumatera Utara telah menciptakan dinamika pemerintahan yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan ini berhasil mendorong pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba. Namun di sisi lain, muncul tantangan struktural berupa ketimpangan fiskal antar daerah, dimana 68% APBD kabupaten/kota masih bergantung pada transfer pusat, serta disparitas kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Penelitian ini juga mengungkap bahwa model pembagian kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 belum sepenuhnya efektif mengatasi tumpang tindih kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.