ANALISIS ASAS VOEGING DALAM GUGATAN SENGKETA TANAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA

Abstract

Asas voeging ini memiliki peranan penting dalam proses peradilan perdata, khususnya dalam memberikan ruang bagi pihak ketiga yang memiliki informasi faktual atau administratif terkait objek sengketa untuk turut serta memberikan keterangan di persidangan tanpa menjadi pihak yang berperkara secara formal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam pengaturan, penerapan, serta akibat hukum dari keterlibatan pihak ketiga melalui asas Voeging dalam perkara sengketa tanah Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini menelaah bahan hukum primer seperti Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Herziene Inlandsch Reglement (HIR), serta peraturan perundang-undangan terkait, ditambah dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 3536 K/Pdt/2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pihak ketiga dapat diterima keterlibatannya dalam perkara. Hakim hanya dapat mengabulkan permohonan voeging apabila pihak ketiga tersebut memiliki kepentingan hukum yang nyata dan relevan terhadap objek sengketa. Dalam kasus sengketa tanah antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Iglas (Persero) Tbk, Mahkamah Agung menolak permohonan intervensi pihak ketiga karena tidak terbukti memiliki hubungan hukum langsung terhadap tanah sengketa. Penolakan tersebut menegaskan bahwa asas Voeging tidak dapat dijadikan dasar partisipasi pihak luar yang tidak mempunyai kepentingan hukum konkret.