AKIBAT HUKUM PEMBATALAN KONSER MUSIK DENGAN ALASAN KEADAAN MEMAKSA (STUDI KASUS KONSER MUSIK HINDIA DI BANDA ACEH)

Abstract

Pembatalan konser musik merupakan peristiwa hukum yang memengaruhi hubungan perikatan antara penyelenggara dan penonton. Permasalahan timbul ketika pembatalan tersebut dikaitkan dengan keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, yang dapat membebaskan pihak dari tanggung jawab apabila memenuhi unsur tertentu. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana penerapan konsep keadaan memaksa (force majeure) dalam pembatalan konser Hindia di Banda Aceh dan bagaimana perlindungan hukum bagi penonton sebagai konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum perikatan dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan memaksa (force majeure) menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata harus memenuhi unsur peristiwa yang tidak terduga, berada di luar kekuasaan para pihak, serta menghalangi pelaksanaan prestasi. Dalam kasus konser Hindia, hambatan perizinan terkait rekomendasi lembaga keagamaan menimbulkan perdebatan apakah termasuk keadaan memaksa (force majeure) atau risiko administratif. Penonton tetap berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pengembalian dana dan kepastian informasi sesuai hukum perikatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.