MEKANISME KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

Abstract

Sengketa konsumen dalam pembiayaan kendaraan bermotor sering terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, khususnya terkait wanprestasi, penarikan objek pembiayaan, dan penerapan klausula baku yang merugikan konsumen. Untuk memberikan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun masih tersedia upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri yang berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang bertujuan untuk menganalisis kewenangan BPSK, mekanisme pemeriksaan keberatan atas putusan BPSK di Pengadilan Negeri Medan, serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberatan atas putusan BPSK merupakan bentuk kontrol yudisial oleh Pengadilan Negeri terhadap kewenangan dan prosedur BPSK. Namun dalam praktiknya, pemeriksaan keberatan sering kali tidak hanya menilai aspek legalitas dan prosedur, melainkan juga membuka kembali pokok sengketa, sehingga menimbulkan ketidakseragaman putusan dan mengurangi kepastian hukum. Selain itu, masih terdapat ketidakjelasan batas kewenangan absolut antara BPSK dan Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa pembiayaan kendaraan bermotor. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme keberatan atas putusan BPSK belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan berpotensi melemahkan fungsi BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai ruang lingkup pemeriksaan keberatan serta pemahaman yang seragam dari aparatur BPSK dan Pengadilan Negeri agar perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dapat terwujud secara efektif.