PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ATAS INFORMASI TIDAK LENGKAP DALAM E-COMMERCE (STUDI PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MEDAN)

Abstract

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau electronic commerce (e-commerce) sebagai media transaksi. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya mengenai sengketa konsumen akibat informasi produk yang tidak lengkap. Informasi yang tidak lengkap berpotensi merugikan konsumen dan melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha, Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan akibat informasi tidak lengkap dalam transaksi e-commerce. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dalam menangani masalah akibat informasi yang tidak lengkap dalam transaksi e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sengketa konsumen akibat informasi tidak lengkap umumnya diselesaikan melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan. BPSK berperan penting sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Di Badan Penyelesaian Ssengketa Konsumen Kota Medan mediasi menjadi salah satu opsi utama yang digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, seperti kurangnya itikad baik dari pelaku usaha, rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya serta keterbatasan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menghadapi pelaku usaha e-commerce lintas daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi konsumen dan penguatan regulasi guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif.