EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP MUATAN MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN OTONOMI FISKAL DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 2022

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, khususnya terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Raperda PDRD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam praktiknya, pengaturan tersebut masih memiliki kekaburan batasan mengenai ruang lingkup kewenangan evaluasi, sehingga menimbulkan kemungkinan perbedaan penafsiran. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji konstitusionalitas kewenangan evaluasi ditinjau dari Pasal 18A UUD 1945, implikasinya terhadap otonomi fiskal daerah, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekaburan norma tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan evaluasi Menteri Dalam Negeri pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan dalam negara kesatuan sehingga dapat dikatakan memiliki dasar konstitusional. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, terutama terkait kekaburan norma pada frasa “kepentingan umum” tidak memberikan batas yang jelas pada kewenangan tersebut. Kondisi ini dapat berdampak pada ketidakpastian hukum dan dalam beberapa hal dapat memengaruhi ruang kebijakan fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas agar pelaksanaan kewenangan evaluasi tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18A UUD 1945.