PENGESAHAN ANAK BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA (Analisis Penetapan No.495/Pdt P/Pn Batam)

Abstract

Pengesahan anak merupakan upaya hukum untuk memberikan status keperdataan yang sah dari perkawinan yang sah untuk anak di luar perkawinan, sehingga memperoleh kepastian hukum atas hubungan keperdataannya dengan orang tuanya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hukum pengesahan anak bagi Warga Negara Asing dalam perspektif hukum perdata Indonesia serta mengkaji akibat hukum dari pengesahan anak tersebut terhadap status keperdataan dan hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Peraturan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU No.23 Tahun 2006 perubahan UU No. 24 Tahun 2013), Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI (UU No.12 Tahun 2006), serta Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan anak bagi WNA di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang ketat, yaitu dengan penetapan pengadilan dan pencatatan pada instansi yang berwenang, guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian status anak. Pengesahan anak membawa akibat hukum berupa timbulnya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya, termasuk hak atas pemeliharaan, nafkah, dan hak-hak keperdataan lainnya, tanpa mengabaikan ketentuan hukum kewarganegaraan yang berlaku. Dengan demikian, pengaturan pengesahan anak bagi WNA diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kepentingan terbaik anak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum perdata Indonesia.