PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN HAK SIARAN TELEVISI (Analisis Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)

Abstract

Pembajakan hak siaran televisi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta yang masih sering terjadi diindonesia. Tindakan ini dilakukan dengan cara menyiarkan ulang, mendistribusikan, atau memanfaatkan siaran televisi tanpa izin dari pemegang hak siar yang sah. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Lembaga penyiaran sebagai pemilik hak serta mengganggu keberlangsungan industry penyiaran. Oleh kerena itu, diperlukan penegakan hukum pidana yang tegas guna memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak siaran serta menciptakan kepasstian hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembajakan siaran televisi serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembajakan siaran televisi berdasarkan Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan.Metode analisis data yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum mengenai pembajakan siaran televisi diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Penegkan hukum pidan terhadap pembajakan siaran televisi dilakukan melalui prosesperadilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengaddilan. Pertimbangan hakim dalam putusan ini berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan,alat bukti serta ketentutuan perundang-undangan yang berlaku sehingga putusan yang dijatuhakan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak siaran televisi.