KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK OTONOMI DAERAH TENTANG MALADMINISTRASI DI BIDANG KESEHATAN (STUDI DI KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN SUMATERA UTARA)

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai peran dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi pelayanan publik di era otonomi daerah, dengan fokus khusus pada dugaan maladministrasi di sektor Kesehatan. Latar belakang penelitian ini menyoroti bahwa meskipun otonomi daerah bertjuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, desentralisasi kekuasaan juga membawa risiko terjadinya penyimpangan prosedur atau maladministrasi yang dapat merugikan hak hak Masyarakat dalam mendapatkan layanan Kesehatan yang berkualitas. Permasalahan utama yang dibahas mencakup bahaimana bentuk kewenangan Ombudsman dalam pengawasan layanan publik di daerah, mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan Kesehatan, serta Langkah-langkah tindak lanjut yang diambil oleh Ombudsman Ketika ditemukan praktik maladministrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman memiliki wewenang yang kuat secara hukum untuk menerima laporan, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah maupun instansi Kesehatan. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui tahap deteksi gejala, analisis penyebab, hingga pemberian saran perbaikan yang dipantau secara berkala. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi teknis dan kepatuhan instansi terlapor terhadap rekomendasi yang dikeluarkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran Ombudsman sangat penting untuk memastikan tata Kelola pemerintahan yang baik dan pemenuhan hak Kesehatan Masyarakat di tingkat daerah.