PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA CIBETUS SERANG BANTEN SEBAGAI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DI KRIMINALISASI OLEH KORPORASI (ANALISIS PUTUSAN NO.228/Pid.B/2025/PN SRG)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap warga Cibetus, Kabupaten Serang, Banten, sebagai pejuang lingkungan hidup yang mengalami kriminalisasi oleh korporasi, serta mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG. Permasalahan yang diangkat meliputi bentuk kriminalisasi terhadap warga, pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta analisis terhadap penerapan prinsip Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terhadap warga Cibetus menunjukkan adanya potensi kriminalisasi terhadap partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara normatif, Pasal 66 UUPPLH memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip Anti-SLAPP dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan optimal terhadap pejuang lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi norma perlindungan hukum serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menjamin hak partisipasi publik dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.