PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN TANPA HAK OLEH SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 PEMATANG SIANTAR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Abstract

Penguasaan tanah dan bangunan tanpa hak merupakan salah satu permasalahan hukum perdata yang sering menimbulkan sengketa, termasuk ketika dilakukan oleh lembaga negara. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi benturan antara kepentingan publik dan perlindungan hak keperdataan individu. Penelitian ini membahas penguasaan tanah dan bangunan yang digunakan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pematang Siantar yang tidak didukung alas hak kepemilikan yang sah. Fokus penelitian diarahkan pada pengaturan hukum penguasaan tanah dan bangunan menurut hukum perdata serta kedudukan hukum penguasaan tanpa hak dalam perspektif perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah dan bangunan oleh SMA Negeri 5 Pematang Siantar tetap berlangsung meskipun tidak pernah terjadi peralihan hak kepemilikan yang sah dari pemilik kepada pemerintah. Penguasaan tersebut hanya didasarkan pada perjanjian pinjam pakai yang bersifat sementara dan tidak mengalihkan hak milik atas tanah dan bangunan yang bersangkutan. Kondisi ini menyebabkan penguasaan tanah dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat, terlebih ketika pemilik atau ahli waris telah menyatakan keberatan dan meminta adanya penyelesaian hukum yang jelas. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena menimbulkan kerugian bagi pemilik hak yang sah. Putusan pengadilan menegaskan bahwa kepentingan umum di bidang pendidikan tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk mengabaikan hak milik pihak lain. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak milik, serta tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan aset pendidikan agar tidak menimbulkan kerugian keperdataan bagi masyarakat.