IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA PUSAKA TINGGI KEPADA ANAK LAKI-LAKI PEWARIS STUDI DI DESA SUNGAI JARIANG BUKITTINGGI

Abstract

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan pusaka tinggi sebagai harta warisan kolektif dalam garis ibu. Namun, perkembangan sosial memunculkan perubahan dalam praktik pewarisan, termasuk pemberian pusaka tinggi kepada anak laki-laki, seperti terlihat di Desa Sungai Jariang, Bukittinggi. Pergeseran ini menimbulkan ketegangan antara norma adat, prinsip faraidh, serta kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis keberlakuan hukum pusaka tinggi, memeriksa praktik pembagiannya kepada anak laki-laki, dan mengidentifikasi kendala yang muncul dalam implementasinya. Kajian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai dinamika pewarisan adat di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Penelitian ini memakai metode empiris dan deskriptif untuk mengkaji praktik pembagian pusaka tinggi. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Seluruh informasi dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan pemahaman faktual serta jawaban ilmiah terhadap rumusan masalah yang diteliti dalam konteks sosial adat masyarakat setempat pada lokasi penelitian yang telah ditentukan. Kedudukan harta pusaka tinggi di Desa Sungai Jariang hingga kini tetap diatur berdasarkan adat Minangkabau yang berlandaskan sistem kekerabatan matrilineal, meskipun masyarakat telah mengalami dinamika sosial dan bersinggungan dengan hukum modern. Pusaka tinggi dipahami sebagai simbol identitas kaum dan penyangga keberlanjutan keluarga, sehingga pengelolaannya tetap berada dalam kewenangan perempuan garis ibu dan mamak sebagai pemimpin adat. Dalam praktiknya, anak laki-laki tidak memperoleh hak kepemilikan atas pusaka tinggi, namun dalam kondisi tertentu dapat diberikan hak pemanfaatan berdasarkan musyawarah kaum, terutama apabila yang bersangkutan berperan aktif dalam menjaga atau mengelola harta tersebut. Adapun kendala pelaksanaannya bersumber dari faktor internal berupa perbedaan pemahaman adat serta faktor eksternal akibat pengaruh perubahan sosial, yang menuntut upaya peningkatan pemahaman hukum Islam dan penyesuaian nilai adat secara selektif agar sistem pewarisan tetap relevan tanpa menghilangkan prinsip dasar budaya Minangkabau.