ANALISIS YURIDIS JUAL BELI MASKER MELALUI MEDIA SOSIAL (ONLINE) YANG TIDAK SESUAI PERJANJIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp)

Abstract

Perkembangan transaksi jual beli melalui media sosial menghadirkan bentuk perjanjian elektronik yang secara hukum dianggap sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Namun dalam praktik, transaksi tersebut dapat bergeser dari ranah wanprestasi menjadi tindak pidana apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau tipu muslihat sejak awal perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan jual beli online berdasarkan hukum positif di Indonesia, mekanisme pembentukan perjanjiannya, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Plp terkait penjualan masker melalui media sosial yang tidak sesuai perjanjian. Penelitian menggunakan teori kepastian hukum, teori tanggung jawab, dan teori perlindungan hukum, dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian, tetapi dalam kasus Putusan PN Palopo, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP karena sejak awal terdapat niat jahat untuk tidak menyerahkan barang yang dijanjikan sehingga perkara tersebut tidak semata-mata merupakan wanprestasi. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen harus memperhatikan mekanisme pembuktian niat jahat dalam transaksi elektronik agar tidak terjadi kekaburan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan.