PENYALAHGUNAAN KECERDASAN BUATAN YANG MENGUBAH VIDEO DAN ATAU SUARA ORANG LAIN DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Abstract

Perkembangan teknologi informasi, khususnya kecerdasan buatan (AI), telah mengubah cara masyarakat Indonesia mengakses dan menyebarkan informasi. Salah satu produk AI yang menimbulkan masalah serius adalah deepfake, teknologi yang mampu memanipulasi video dan suara secara realistis sehingga sulit dibedakan dari aslinya. Penyalahgunaan deepfake berpotensi merugikan individu dan menimbulkan tantangan hukum yang belum diatur secara khusus di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji keterkaitan AI dengan hukum pidana, bentuk penyalahgunaan AI, serta kecukupan regulasi yang ada dalam mengatasi masalah tersebut. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (a) bagaimana keterkaitan kecerdasan buatan dengan pengaturan hukum pidana di Indonesia? (b) Bagaimana bentuk penyalahgunaan kecerdasan buatan berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia? (c) apakah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah memadai untuk mengatasi penyalahgunaan kecerdasan buatan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan dan menilai kecukupan regulasi terhadap penyalahgunaan AI dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kecerdasan buatan (AI) memiliki keterkaitan erat dengan pengaturan hukum pidana di Indonesia, namun regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik penyalahgunaan AI seperti deepfake dan voice cloning. Bentuk penyalahgunaan AI yang paling menonjol meliputi manipulasi video dan suara untuk penipuan, pencemaran nama baik, serta penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan individu dan masyarakat. Meskipun UU ITE dan KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku, masih terdapat celah hukum dan tantangan dalam pembuktian kasus akibat kompleksitas teknologi AI. Studi perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa regulasi khusus yang mengatur AI sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif dan responsif. Oleh karena itu, pembentukan regulasi lex specialis yang mengatur penggunaan dan penyalahgunaan AI menjadi urgensi guna mengantisipasi risiko kejahatan digital di era teknologi yang terus berkembang pesat.