PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PERSEKUSI

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban persekusi di Indonesia. Persekusi merupakan tindakan main hakim sendiri yang mengandung unsur kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk persekusi terhadap perempuan kerap melibatkan kekerasan fisik, seksual, dan sosial. Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk persekusi terhadap perempuan, apa saja yang menjadi faktor penyebab persekusi terhadap perempuan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban persekusi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Sumber data adalah hukum islam dan data sekunder. Alat pengumpulan data adalah studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Persekusi terhadap perempuan dapat berupa tamparan, pemukulan, penjambakan, pencekikan, penendangan, pendorongan kasar, pelecehan seksual di tempat umum, hingga perkosaan. Tindakan lain termasuk pencabulan, penyerbuan, perusakan tempat korban berada, serta tekanan melalui tuduhan moralitas. Persekusi seringkali dipicu oleh kurangnya toleransi, stigma terhadap pakaian, ketidaktahuan masyarakat soal profesi tertentu, dan anggapan bahwa tempat hiburan mengganggu ketertiban umum. Perlindungan hukum diberikan melalui berbagai regulasi, seperti: UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 12/2022 tentang TPKS, UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, UU ITE No. 19/2016, PP No. 4/2006, PERMA No. 3/2017, Inpres No. 9/2000, dan Pedoman Kejaksaan No. 1/2021.