PROSES PELAKSANAAN FIAT EKSEKUSI PERIHAL EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

Abstract

Ekonomi syariah merupakan salah satu cabang hukum perdata Islam yang berkembang pesat dalam masyarakat Indonesia, terutama dengan meningkatnya aktivitas transaksi berbasis syariah di sektor perbankan, lembaga keuangan, maupun hubungan antarindividu. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang muncul sengketa ketika salah satu pihak, khususnya debitur, tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam akad atau perjanjian. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius karena menyangkut hak-hak pihak lain yang harus dilindungi. Dalam konteks penyelesaian sengketa tersebut, Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan di bidang hukum Islam memegang peran sentral. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian hukum empiris dipilih karena bertujuan untuk melihat hukum dalam kenyataan, atau law in action, bukan hanya terbatas pada norma tertulis. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan aparat Pengadilan Agama Medan yang berperan dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu hakim, panitera, dan jurusita. Selain itu, data juga diperoleh dari observasi dan dokumentasi terhadap berkas perkara yang terkait dengan eksekusi ekonomi syariah. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis, berupa literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta karya ilmiah terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fiat eksekusi di Pengadilan Agama Medan berlangsung melalui beberapa tahapan yang sistematis. Proses dimulai dengan pengajuan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang, dilanjutkan dengan penerbitan penetapan fiat eksekusi oleh Ketua Pengadilan. Setelah itu dilakukan aanmaning atau teguran kepada pihak termohon untuk secara sukarela memenuhi kewajibannya. Apabila teguran ini tidak diindahkan, barulah aparat pengadilan melaksanakan tindakan eksekutorial, seperti penyitaan harta benda milik termohon dan pelelangan untuk memenuhi hak-hak pihak pemohon. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pengadilan Agama Medan mengupayakan solusi melalui mekanisme mediasi, peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, serta pemanfaatan teknologi informasi peradilan seperti E Court, SIADPA, dan SIPP.