PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI YANG MELIBATKAN LAMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KAB. BENER MERIAH PROVINSI ACEH

Abstract

Sengketa tanah merupakan persoalan yang kerap terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Sengketa ini umumnya timbul akibat perbedaan klaim hak antarindividu, keluarga, masyarakat adat, maupun dengan pihak swasta. Penyelesaian melalui jalur litigasi sering dianggap lambat, mahal, dan kurang efektif, sehingga diperlukan alternatif penyelesaian berupa mediasi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting dalam proses mediasi, tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pendamping masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk sengketa tanah yang terjadi, menganalisis kedudukan hukum LSM dalam proses mediasi, serta mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Bener Meriah. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan dengan masyarakat, tokoh adat, dan perwakilan LSM, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori hukum dan regulasi terkait. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk sengketa tanah yang paling dominan adalah sengketa batas tanah antarwarga, sengketa warisan, sengketa jual beli tanpa akta autentik, serta konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Kedudukan LSM dalam mediasi memiliki legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta perannya diakui masyarakat sebagai pendamping dan mediator non-formal. Namun, terdapat hambatan berupa lemahnya koordinasi dengan pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia dan dana, serta hasil mediasi yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial apabila tidak diformalkan melalui pengadilan. mediasi yang difasilitasi LSM terbukti lebih cepat, murah, dan mampu menjaga hubungan sosial masyarakat, meskipun masih diperlukan integrasi antara mekanisme adat, peran LSM, dan lembaga formal agar penyelesaian sengketa tanah lebih efektif dan berkelanjutan.