TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PROSES EKSTRADISI TERHADAP NARAPIDANA HUKUMAN MATI WARGA NEGARA FILIPINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 10 TAHUN 1976 TENTANG EKSTRADISI

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi tanggung jawab negara Indonesia dalam proses ekstradisi terhadap narapidana hukuman mati warga negara Filipina berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1976 tentang Ekstradisi. Fokus penelitian difokuskan pada analisis yuridis terhadap kewajiban negara dalam memenuhi permintaan ekstradisi sambil mempertimbangkan prinsip non refoulement dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik analisis content analysis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi konflik hukum antara kewajiban ekstradisi dan perlindungan hak fundamental.Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 10 Tahun 1976 memberikan dasar hukum yang jelas untuk proses ekstradisi, implementasinya menghadapi tantangan kompleks ketika berhadapan dengan kasus hukuman mati. Negara memiliki tanggung jawab ganda: memenuhi kewajiban kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan sekaligus melindungi hak hidup narapidana sesuai dengan komitmen Indonesia terhadap hukum humaniter internasional. Hasil riset dan pembahasan pada penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme safeguard dalam proses ekstradisi, harmonisasi peraturan nasional dengan standar internasional, serta pengembangan protokol khusus untuk menangani kasus ekstradisi yang melibatkan ancaman hukuman mati. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori tanggung jawab negara dalam hukum ekstradisi kontemporer.